Danantara, badan pengelola investasi aset BUMN di Indonesia, dianggap merugikan masyarakat karena beberapa alasan:

(1) kurangnya transparansi dan akuntabilitas, dengan kekebalan hukum bagi pengurus dan tidak diaudit BPK;
(2) potensi penyalahgunaan aset negara senilai triliunan rupiah;
(3) risiko melemahkan kepercayaan pasar dan ekonomi jika gagal;
(4) manfaat nyata bagi rakyat diragukan, lebih menguntungkan korporasi besar; dan
(5) sentimen publik negatif yang memicu ketidakpercayaan.

Meski pendukungnya yakin Danantara bisa optimalkan aset dan dorong pertumbuhan ekonomi, kekhawatiran dominan akibat tata kelola yang belum terbukti dan sejarah korupsi di Indonesia.